article > pungli-jembatan-timbang

PUNGLI ANGKUTAN SANGAT PARAH

Denda Jembatan Timbang Tidak Boleh Menjadi Pendapatan Asli Daerah

Jakarta, Pengelolaan Jembatan Timbang harus di benahi dengan revolusi mental oleh semua pihak. Pungutan liar di Jembatan timbang jug sudah sangat parah. Bahkan fungsi utama jembatan timbang juga sudah sangat melenceng karena di jadikan sumber pendapatan asli daerah.

Pemberantasan pungutan liar (pungli) jembatan timbang harus di dukung oleh semua pihak yang terkait, tidak saja dinas perhubungan, Kementrian Perhubungan, pemilik dan sopir truk, serta pemilik barang. Persoalan jembatan timbang tidak hanya terkait pada kelebihan muatan, tetapi juga terkait dengan infrastruktur di jalan, posisi sentra-sentra industri dan ekonomi, industri otomotif, teknologi informasi dan juga pendapatan asli daerah (PAD)

demikian benang merah, diskusi Forum Perhubungan yang di selenggarakan Kementrian Perhubungan. Diskusoi tersebut mengambil tema ' Memberantas Pungutan Liar Jemabatan Timbang@

Hadir sebagai narasumber adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowa, Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Akbar Johan, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas, serta pengamat Ekonomi  Faisal Basri. Diskusi ini di pandu Wartawan senior Kompas, Banu Astono

Budi Karya Mengakui, tema pungli jembatan timbang memang terlihat mikro. Nmaun, apabila di telusuri, penyelesainnya membutuhkan komitmen dari banyak pihak karena konflik kepentingan terkait di jembatan timbang.

''Sejak 1 Oktober lalu, Kementrian Perhubungan mendapat kuasa untuk mengelolah 140 jembatan timbang di seluruh indonesia. Ini tentu sangat sulit karena Kementrian Perhubungan tidak punya kaki di daerah. Saya sedang mempertimbangkan untuk menyerah kepada surveyor swasta yang mempunyai komitmen dan tidak main - main , '' tutur Budi Karya 

Perilaku Busuk 

Ganjar Pranowo Mengatakan, pungli di jembatan timbang merupan cermin kerusakan moral dan perilaku busuk pengelolanya. Hal ini di manfaatkan pemilik barang dan sopir truk untuk membawa barang melebihi tonase yang di tentukan. 

Ketika Jawa Tengah melakukan pembersihan jembatan timbang terbukti jumlah tilang meningkat. Jika pada tahun 2013 truk yang di tilang sejumlah 80.000 truk , pada tahun 2014 yang di tilang mencapai 120.000 truk. 

Ganjar melanjutkan, ada beberapa daerah yang membuat peraturan daerah dengan penghasilan di jembatan timbang menjadi PAD. Akibatnya, sopir memilih membayar kelebihan karena sudah resmi jadi PAD. Mereka tak lagi memikirkan keselamatan dan kerusakan jalan.

 Faisal Basri mengatakan, pungli di jembatan timbang bisa di atasi apabila logistik di angkut melalui laut, bukan menggunakan truk di darat.

Akbar Johan mengungkapkan, persoalan jembatan timbang karena kelas jalan berbeda - beda. Sebuah truk yang mengangkut barang dari sentra industri ke pelabuhan harus melewati jalan kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. ''Lokasi pabrik jauh dari jalan nasional, mau tidak mau truk melanggar aturan beban jalan'' ujarnya.

Fary Djemy mengatakan, dari anggaran Bina Marga sebesar Rp. 417 triliun, yang di pakai untuk perbaikan jalan mencapai Rp. 22 triliun. Sementara Dirjen Bina Marga Arie Setiadi menyebutkan, seharusnya umur jalan nasional mencapai 10 tahun, tetapi karena beban yang berat usiannya hanya satu tahun.

Sementara itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan masih memeriksa 10 tersangka yang di tangakp da;lam kasus pungli di jembatan timbang Maccopa, kabupaten maros, Sulsel.

Di Bandar Lampung Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung menentukan total denda dari empat jembatan timbang di provinsi itu selama tahun 2015 mencaoai Rp. 6,6 miliar. Ombudsmen menilai, penerimaan denda itu merupakan pungutan liar yang terstruktur dan sistematis.